peraturan perjalanan dinas. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. peraturan perjalanan dinas

 
 Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaraperaturan perjalanan dinas Perjalanan Dinas yaitu selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian pencapaian kinerja, efisiensi belanja negara, serta akuntabilitas di

ABSTRAK: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional menetapkan standar biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional. UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);. E. Judul. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Perdagangan. 24, dan No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati. (2)Perjalanan pindah adalah perjalanan: a. perjalanan dinas pejabat eselon IV, eselon V, pejabat fungsional dan pelaksana dengan persetujuan Sekretaris Daerah;Peraturan Perjalanan Dinas. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. U. (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 02/2013. 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara, Darat, Laut dan Kereta api Pada Masa. Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah harus melakukan perjalanan dinas. 21. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI. PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BUAT PEGAWAI NEGERI SIPIL. perjalanan-jabatan. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran. Pencabutan. Sri Mulyani menetapkan aturan ini sejak. Perdirjen Nomor 22 PB 2013 Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Prinsip Perjalanan Dinas. Pangkat dan Golongan ruang b. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil. perjalanan dinas bagi pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, dan pihak ketiga. sulut 2020 no. Hal itu tertuang di dalam Surat Edaran (SE) MenPAN RB Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi ASN dalam Tatanan Normal Baru. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat. SK LAMP IIa PERUB. 23. 02 /. Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas menjadi sebagai berikut: 1. perjalanan dinas luar daerah. b. 60, LN. E. P/D!R/2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PEGAWAI DTREKST PT PLN (PERSERO) Menimbang a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun Tahun 1945; 2. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nornor 90 Tahun 2010 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nornor 71/PMK. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 20i5 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pegawai Negeri sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan. Perjalanan dinas. U Orang/Organisasi. Kupang - Mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan sistematis sangat penting dilakukan agar tidak mudah rusak ataupun. 1. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya. Perdirjen Perbendaharaan No. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 58 Tahun 2020 Tentang PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem 05 Jan 2021 319 1438 Unduh. b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102 Tahun 2020. Table of Contents. Perjalanan dinas jabatan bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur tahun anggaran 2021. Tipe Dokumen. Pelaksana. T. 181/ PMK. 2, Pelaksana Perjalanan Dinas adalah pihak yang mendapat penugasan dari Pemberi Tugasc. (1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Surat Perjalanan Dinas (SPD) adalah dokumen yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan pihak lain. Kementerian Pekerjaan. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan peIjalananjkunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang1. (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Perjalanan Dinas Jabatan; dan. bahwa pemberian biaya untuk perjalanan dinas ke, dari, Pelaksanaan perjalanan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 215) di ubah. 2022. 000,­ (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. 05/2012 TANGGAL 3 JULI 2012: PERATURAN. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran. Peraturan Perundang-undangan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Tempat tujuan a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 /PMK. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. perjalanan dinas. decky firmansyah asikin. ABSTRAK: bahwa untuk menyesuaikan perjalanan dinas agar memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. 23, bd. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan PMK-113/PMK. E. Judul. bahwa ketentuan tentang Perjalanan Dinas Pegawai telah diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 007. peraturan menteri keuangan repub. 22, BAGIAN HUKUM SETDA DOMPU. 05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER!. 13 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan. Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kebijakan perjalanan dinas setiap perusahaan bisa berbeda-beda, tidak seperti kebijakan biaya perjalanan dinas bagi pegawai negeri yang diatur melalui peraturan Menteri Keuangan. 2. 05/2020 Tahun 2020 tentang Besaran Komponen Dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden Dan Wakil Presiden. 23, ll kab. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 5 Untuk menetapkan biaya Perjalanan Dinas, diadakan penggolongan dalam 4 (empat) tingkat yaitu : Tingkat A :untuk Kepala Desa; Tingkat B :untuk Sekretaris Desa; Tingkat C :untuk Kaur, Kasi,Kasun dan PTL Tingkat D :untuk Lembaga dan Kader Desa BAB IV WAKTU PERJALANAN DINAS Pasal 6ABSTRAK: a. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, kepatutan dan kewajaran, dengan tetap. (2) Pembubuhan paraf. 2022. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. 620. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah. Perjalanan dinas. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK. 05/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri T. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan terbaru yang mengatur standar biaya perjalanan dinas ASN, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Tempat berangkat b. ABSTRAK: Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1)) eraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar harga satuan regional ,perlu mengatur kembali peraturan gubenur sumatera selatan tentang pedoman pelaksana perjalanan dinas di lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. 05/2007 sebagaimana telah beberapa kali. 54, bd prov. peraturan walikota kotamobagu nomor 1 tahun 2017 tentang standar biaya perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kota kotamobagu tahun anggaran 2017. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Tentang penggantian biaya perjalanan bagi pegawai Negeri yang melakukan perjalanan-perjalanan untuk keperluan dinas berlaku berbagai macam peraturan yang berlainan, di antaranya Reisbesluit (Staatsblad 1936 No. 2019. E. Tapi, pada artikel kali ini, saya akan tambahkan sudut pandang saya sekaligus berbagi beberapa kasus yang mungkin saja juga terjadi di satuan kerja anda. perjalanan dinas oleh Tenaga Staf Administrasi BPD; f. 05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Perjalanan Dinas Luar Negeri. 1, bd. Kebijakan upah minimum yang tertuang dalam Pasal 3 PP No. Peraturan Perundang-undangan. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Segini Uang Perjalanan Dinas PNS di 2024, Bisa Sampai Rp 580 Ribu per Hari. 3. Jumlah hari yang. U. U. 05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;. khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; b. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat tugas lama ketempat tugas yang baru karena mutasi. 05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK. (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 05/2010 TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : a. 2019. Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Republik. ABSTRAK: a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan perjalanan dinas; b. JAKARTA, KOMPAS. PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 51 TAHUN 2018. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 1. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait. kab. Perjalanan dinas ke Inggris adalah yang paling tinggi sebesar US$ 792 atau setara Rp 11. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. 128 per hari untuk golongan B, lalu US$ 583 atau. beberapa ketentuan terkait biaya perjalanan dinas yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2016; b. (1) Perjalanan dinas termaksud pada pasal 1 adalah perjalanan-perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan Negara, yaitu : a. PMK-113/PMK. 02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Perjalanan dinas dari Jakarta – Istanbul – Jakarta dengan lama perjalanan 24 jam 35 menit, maka waktu perjalanan dihitung 1 (satu) hari. 05/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK. KD1N2011 tanggal. Perjalanan Dinas di luar wilayah Kota/Kabupaten yang melewati 5 (lima) kilometer dari batas Kota/Kabupaten tempat kedudukan. PMK-164/PMK. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Ramai soal PNS Dapat Uang Makan Tambahan Rp 550. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Peraturan Menteri Keuangan. 05/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 164/PMK. 05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Lembaga Penjamin; 5. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Rombongan yang Diikutsertakan pada Perjalanan Dinas Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. 6. < Back. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK. Nomor. Manokwari No. 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Peraturan Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020. TENTANG. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.